Metro–Dprd kota metro soroti angka kemiskinan 8,93 persen, wakil rakyat meminta pemerintah mencari solusi soal angka pengangguran di kota metro yang menempati peringkat empat di provinsi lampung. Disamapikan di ruang rapat dprd setempat selasa siang 5 juli 2022
Dewan perwakilan rakyat daerah dprd kota metro menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi ihwal raperda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2021.
Rapat dipimpin Ketua dprd kota metro Tondi nasution di ruang rapat dprd setempat. Sidang pandangan umum fraksi-fraksi dprd merupakan lanjutan penyampaian pertanggungjawaban yang disampaikan wali kota wahdi.
Paripurna beragendakan pembacaan pandangan umum enam fraksi yang dibacakan secara kolektif juru bicara dprd yulianto. Enam fraksi dprd kota metro di antaranya fraksi partai golkar/ fraksi pdip/ fraksi pks/ fraksi nasdem dan fraksi pan.
Secara umum dprd mengapresiasi predikat opini wajar tanpa pengecualian, wtp dari bpk ri selama 12 kali berturut-turut, predikat wtp memiliki korelasi linier dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat kota metro.
Yulianto memaparkan laporan realisasi apbd ta 2021, dprd mengapresiasi pencapaian pad yang melampaui target yang telah ditetapkan meski dalam kondisi sulit pandemi covid 19, dari total target pendapatan daerah sebesar 911,7 miliar terealisasi sebesar 938,6 miliar rupiah atau 102,94 persen.
Dprd kota metro menyoroti data angka kemiskinan di angka 8,93 persen berada di bawah mesuji sebesar 7,54 persen dan tulang bawangbarat 8.32 persen. Enam fraksi memberikan catatan soal angka pengangguran di kota metro peringkat empat pengangguran dari 15 kabupaten dan kota di provinsi lampung.
