Metro–Seluruh fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menyoroti serapan anggaran yang tinggi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP).
Hal itu diungkapkan Ketua fraksi PKS, Yulianto dalam sidang paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 yang berlangsung pada Selasa (5/7/2022) petang.
Menurutnya, berbagai infrastruktur yang ada kini kondisinya rusak parah. Mulai dari jalan, drainase hingga bangunan yang tak terawat dan terbengkalai. Selain itu, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga masih rendah dan dinilai jauh dari harapan.
Mewakili enam fraksi lainnya, Yulianto membeberkan pandangan umum fraksi yang mana seluruh fraksi menyangka serapan anggaran yang besar di DPUTR serta DPKP tidak di imbangi dengan hasil pembangunan infrastruktur yang memadai.
“Padahal kalau kita lihat realisasi belanja daerah, di Dinas PUTR misalnya, anggaran belanja terserap sampai dengan 89,54 persen, DPKP realisasi anggaran belanjanya 96,27 persen. Ada anggaran pemeliharaan jalan atau pekerjaan rutin dalam pemeliharaan jalan tapi masih jauh dari harapan,” bebernya.
Tak hanya itu, DPRD juga memberikan catatan evaluasi kepada Walikota Metro, Wahdi untuk meningkatkan kinerjanya serta memberikan atensi khusus kepada sejumlah dinas yang belum optimal dalam menghasilkan produk pembangunan yang diharapkan masyarakat.
“Sehingga tidak sedikit ruas jalan yang baru diperbaiki dengan metode patching atau tambal sulam, akan tetapi tidak lama kemudian kondisinya sudah rusak lagi. Dinas terkait harus concern masalah ini, perbaikan jalan yang dilakukan secara berkala harus benar-benar memperhatikan aspek kualitasnya,” imbuhnya.
Yulianto juga mengapresiasi kepedulian warga Kota Metro dalam gerakan moral Gotong-royong menimbun jalan yang rusak. Ia bahkan menyebut pemerintah Kota Metro beruntung memiliki masyarakat yang pro aktif terhadap kritik pembangunan.
