METRO – Ketua RW 02 dan RT 05, 06, 07 dan 08 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Metro Utara menemui Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso di Rumah Dinas Wali Kota setempat, Jumat (25/7) malam.
Dalam pertemuan ini, perwakilan RW dan RT tersebut menyampaikan keluhan warga sekaligus menjelaskan perihal adanya gejolak yang terjadi di sekitaran Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Karangrejo.
Ketua RW 02 Kelurahan Karangrejo, Sodri menjelaskan, Pemkot Metro memang sudah melaksanakan dialog dengan warga sekitaran TPAS Karangrejo.
Dimana, dalam dialog tersebut disepakati bahwa Pemkot Metro akan membenahi pengelolaan TPAS dan memberikan perhatian kepada warga di sekitaran TPAS.
“Tapi dalam dialog tersebut hanya dihadiri oleh Ketua RW saja. Jadi informasi bahwa Pemkot Metro akan membenahi pengelolaan TPAS Karangrejo dan akan memberikan perhatian ke warga itu belum tersampaikan ke semua warga. Karena itu ada miskomunikasi diantara warga,” jelas dia.
Dia menuturkan, mayoritas warga sekitaran TPAS Karangrejo hanya berharap pemerintah lebih memperhatikan warga sekitar. Seperti pemberian kompensasi dan pemeriksaan kesehatan.
“Warga itu hanya berharap pemerintah memberikan perhatian. Dan keluhan warga itu sudah masuk dalam kesepakatan yang akan diakomodir oleh Pemkot Metro,” tuturnya.
Menurut Sodri, permasalahan TPAS Karangrejo sudah sejak lama terjadi. Dimana, sebelumnya pemerintah memang sudah beberapa kali berjanji akan membenahi pengelolaan TPAS dan lebih memperhatikan warga sekitar.
“Masalah ini sudah lama sebenarnya sejak pemimpin yang sebelumnya. Warga sudah sering kali mengeluhkan pembenahan TPAS, tapi belum juga diakomodir,” terangnya.
“Makanya ketika kemarin Pemkot berjanji akan membenahi TPAS tapi belum tersampaikan ke warga makanya terjadi gejolak. Karena informasi bahwa TPAS akan dibenahi dan warga akan diberikan perhatian belum semua tersampaikan,” imbuh Sodri.
Dia menambahkan, warga justru senang dengan delapan rencana yang akan dilakukan Pemkot Metro dalam membenahi TPAS Karangrejo. Sebab, rencana tersebut merupakan tuntutan dari warga.
“Tuntutan warga itu bukan ditutup, tapi dikelola seusai dengan surat dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi ketika tuntutan itu dipenuhi warga justru sangat bersyukur,” tandasnya. (Red)
