Metro–Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan, Pemerintah Kota Metro melalui Bagian Pemerintahan Setda Kota Metro, menggelar kegiatan Monitoring Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum untuk Kecamatan dan Kelurahan, yang diikuti oleh Para Camat, Lurah, perangkat Kecamatan, perangkat Kelurahan dan perwakilan ketua RW/RT se-Kota Metro Rabu (06/03/2024).
Monitoring ini berupa evaluasi yang dilakukan untuk memfokuskan peran utama dari pamong kelurahan, para tokoh pembangunan dan para kader di 22 keluruhan yang mempunyai peran penting dalam membantu Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang selaras dengan kebijakan pemerintah.
“Kegiatan ini dalam rangka evaluasi pelaksanaan pembangunan dan menetapkan bagaimana peran Pamong sebagai garda terdepan dalam pembangunan, mulai dari tokoh-tokoh pembangunan, kader dan sebagainya yang ada di seluruh 22 Kelurahan,” ungkap Wali Kota Metro Wahdi saat memberikan arahan di Gedung Sessat Agung Bumi Sai Wawai.
Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas perencanaan pembangunan yang telah dilakukan. Proses perencanaan yang baik akan menjadi dasar yang kuat untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.
Wahdi juga, menekankan bahwa nilai gotong-royong dalam pembangunan menjadi salah satu yang harus disepakati bersama antar masyarakat dan pemerintah.
“Penekanan saya tentu dalam hal ini, sepakat bersama nilai-nilai gotong royong. Yang kedua, adalah dalam pembangunan itu harus ada unsur kesetaraan dan keseimbangan tanpa membeda-bedakan. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari masyarakat serta kolaborasi dengan pemerintah merupakan kunci keberhasilan pembangunan Kota Metro yang berkualitas,” ujar Wahdi.
Wahdi juga memaparkan bahwa hasil Musrenbang yang dilakukan harus dilakukan teknokratik nya, sehingga menghasilkan sesuatu perencanaan, anggaran, dan pelaksanaan yang tepat waktu. Dan kemudian akan dibahas pada Musrenbang tingkat kota.
Kota Metro sebagai kota yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi di Provinsi Lampung, diharapkan bisa menghasilkan Renja (Rencana Kerja) berkualitas yang ada di masing-masing OPD dan masuk RKPD.
“Pada tahun 2021, 2022 dan 2023, Kota Metro mendapatkan penghargaan paling banyak di Provinsi Lampung, salah satunya ialah tata kelola pemerintahan terbaik se-Provinsi Lampung,” terangnya.
Untuk itu, Wahdi menekankan bahwa setiap pembangunan di Kota Metro selalu membangun kerjasama dengan pihak terkait, non pemerintah, sehingga biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak.
Sementara itu, Asisten I Kota Metro Supriyadi, mengungkapkan pentingnya peran pamong dalam proses pembangunan untuk hadir pada Monitoring Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Metro, guna menyampaikan permasalahan yang ada di masyarakat.
“Sehingga diharapkan, para pamong dapat menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” harapnya. (ADV)
