Kembarnewstv||Metro–DPRD Kota Metro gelar Rapat Paripurna DPRD Kota Metro tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas LKPJ serta jawaban Walikota Metro tahun anggaran 2021. Rapat tersebut dihadiri oleh Walikota dan Wakil Walikota Metro, Unsur Fokorpimda, Sekretaris Daerah beserta jajaran, Para tokoh dan sesepuh, Tokoh Agama, Pimpinan Organisasi Sosial Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Wanita, LSM, dan Kepala OPD.
Pada kesempatan itu Fraksi Partai Nasdem (Nasional Demokrat) saat menyampaikan pandangan umum menyampaikan beberapa hal diantaranya, dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) terkait jumlah ASN yang perlu dipertanyakan karena berkaitan dengan kinerja apakah dapat menjawab semua persoalan di seluruh OPD, jumlah Pegawai Tenaga Harian Lepas (PTHL) apakah ada manfaat dalam menunjang kemajuan pemerintah daerah. Kemudian menyampaikan mengenai realisasi pendapatan, mengenai Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari lima Kecamatan, mengenai rincian belanja penggunaan dana Covid-19, dan dari bidang pendidikan mengenai capaian keberhasilan atau tidak pada anak-anak sekolah pada sistem daring.
Sementara itu Perwakilan Lima Fraksi Partai Golkar, Partai PDIP, Partai PKS, Partai Demokrat dan Partai Amanat Bangsa mempertanyakan tentang realisasi sembilan program unggulan serta janji 100 hari kerja Walikota dan Wakil Walikota Metro, terkait kesehatan, pendidikan, insfrastruktur apakah sudah tersampaikan. Lanjutnya di setiap kesempatan, Pemerintah Daerah diharapkan dapat selalu berkoordinasi dengan DPRD, tak kalah pentingnya kebijakan Walikota dalam hal penggeseran dan penetapan anggaran dana Covid-19 hendaknya dilaporkan dan tetap diperhatikan. Kemudian pada bidang pendidikan perlu penekanan pada SDM nya yang berbasis IT, tenaga pendidikan harus ditingkatkan kembali di setiap sekolah, mengingat selama kurang lebih dua tahun proses pembelajaran terhambat karena pandemi Covid-19, maka perlu diperhatikan pengabdian para guru honor yang telah cukup lama belum mendapatkan pengangkatan menjadi Pegawai Negri Sipil. Pemerintah Daerah juga perlu menciptakan inovatif dalam program belajar agama, dan pada bidang kesehatan mengenai isu strategis yang membutuhkan perhatian Pemda, sedangkan pada bidang ekonomi perlunya diperhatikan dampak yang terjadi pada UMKM, ekonomi kreatif, serta perizinan, kemudian untuk ketersediaan pupuk yang masih sulit di dapatkan, dan selanjutnya untuk Pemda melalui Pol PP harus tegas terkait Perda yang ada mengenai fungsi trotoar.
Dalam kesempatan ini Walikota Metro Wahdi pada saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi mengatakan Pandangan umum menjadi salah satu saran dan masukan positif atas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Metro dimana saran dan masukan tersebut akan dituangkan menjadi sebuah rekomendasi yang akan di tindaklanjuti pada Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023.
Menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) terkait PTHL, berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban kerja, Pemerintah Kota Metro masih kekurangan tenaga PNS dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diisi oleh tenaga kontrak (PTHL) yang meliputi tenaga kebersihan, supir dan administrasi. Disamping kekurangan tersebut, setiap tahun jumlah PNS yang pensiun lebih banyak daripada PNS yang masuk ke Pemerintah Kota Metro, baik mutasi ataupun penerimaan pegawai baru. Adapun untuk PP Nomor 49 Tahun 2018, seluruh kabupaten/kota sedang menunggu petunjuk teknis terkait pengangkatan dan pemberhentian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terkait tidak seimbang kinerja OPD menangani pendapatan, pemkot selalu melakukan evaluasi penerimaan secara berkala.
Kemudian untuk masalah PBB di 5 Kecamatan yang tidak mencapai 100%, dikarenakan hal ini di pengaruhi oleh kondisi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 dan para kolektor kesulitan terkait penagihan PBB kepada Wajib Pajak yang berada diluar wilayah Metro/tidak diketahui alamat pemiliknya, upaya kedepan untuk mengatasi kendala-kendala terkait PBB antara lain melaksanakan pembayaran PBB-P2 Online untuk mempermudah pembayaran PBB oleh Wajib Pajak dan Melaksanakan pembinaan/pendampingan terhadap kolektor dan kelurahan yang realisasi PBB nya rendah.
Jawaban ini disampaikan pula untuk lima fraksi lainnya, yaitu Fraksi partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Amanat Bangsa, terkait Belanja untuk penanganan pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir, pemerintah berpedoman pada aturan pemerintah pusat dalam pengalokasiannya, penanganan pandemi Covid-19 pada sektor kesehatan diperuntukan untuk jasa tenaga medis, penyediaan alat kesehatan, obat-obatan, vakisnasi, serta pelaksanaan 3T (tracing, testing, treatment), selain upaya kuratif juga dilakukan upaya promotif dan preventif, dari sektor sosial penanganan yang dilakukan untuk memperkuat jaring pengaman sosial dengan memberikan bantuan dalam bentuk bantuan sosial, kemudian dari sektor ekonomi dilakukan dengan pemberian bantuan kepada UMK, pelatihan dan pemasaran produk UMK. Selain itu, melalui DKP3 juga dilakukan penguatan kepada kelompok tani untuk menghadapi pandemi Covid-19.
Selanjutnya, tentang indikator keberhasilan pembelajaran daring tentunya juga melihat prestasi siswa, baik secara akademik maupun non akademik, prestasi mengindikasikan tingkat daya saing anak didik kita, baik di tingkat Kota, Provinsi maupun tingkat Nasional. Lebih lanjut, realisasi anggaran bukanlah satu-satunya pengukuran keberhasilan kegiatan pembangunan. Indikator kinerja seperti angka partisipasi sekolah, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan lainnnya menjadi alat ukur utama dalam keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan.
Selanjutnya jawaban pandangan umum terkait pelaksanaan sembilan Program Prioitas telah dimulai sejak Tahun 2021 dengan merealisasikan Universal Health Coverage di Tahun 2022 (per Maret) sebesar 97,099 yang ditargetkan sebesar 854 dalam dokumen RPJMD dan bahkan target ini pun telah melampaui target Tahun 2022 sebesar 904. Adapun keuntungan yang didapatkan dari capaian tersebut, penduduk yang telah didaftarkan dapat langsung mengakses pelayanan BPJS, peningkatan insentif kader posyandu, linmas dan petugas RT dan RW, peningkatan insentif sudah dilakukan pada mekanisme APBD Perubahan Tahun 2021 dengan kenaikan sebesar 50 ribu s.d 100 ribu, pelaksanaan program Mal Pelayanan Publik yang akan dimulai pada Tahun 2022 dan sudah dianggarkan pada Dinas PMPTSP, Dinas Kominfo dan Dinas PUTR, peningkatan sarana prasarana jalan, internet of things dan lampu penerangan jalan yang sudah dianggarkan setiap tahunnya pada Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, dan Dinas PUTR, dan di Tahun 2022 akan di tingkatkan kembali kualitasnya, bantuan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan setiap tahunnya pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, pelaksanaan program Creative-hub yang sudah mulai dikembangkan potensinya dan di Tahun 2022 akan disempurnakan kembali melalui program Metro Bangga Beli, sentra Kreatif Metro, dan peningkatan produktivitas dan pemasaran UMKM, merealisasikan rumah sakit Pendidikan utama fakultas kedokteran yang sudah pada tahap penandatanganan MoU dengan Universitas Malahayati, serta Kartu Metro Ceria dan Revitalisasi Fasilitas Olahraga yang akan dimulai perencanaannya di Tahun 2022 nanti.
.
“Saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh Anggota DPRD Kota Metro terkait pertanyaan, saran dan masukan yang menjadi kendali dan evaluasi bagi kami sebagai penyelenggara pemerintahan,” ucapnya.
