Metro–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro siap menyampaikan aspirasi mahasiswa ke tingkat pusat. Hal itu menyusul adanya gerakan gabungan organisasi mahasiswa yang menyuarakan aspirasinya ke DPRD Kota Metro.
Ketua DPRD Kota Metro Tondi Nasution menyatakan, pihaknya mendukung gerakan mahasiswa dengan menyampaikan aspirasinya yang memang saat ini tengah terjadi seperti kelangkaan minyak goreng.
“Kita mendukung dan ikut memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan hari ini. Kami tadi sudah menyepakati beberapa tuntutan dan akan kami sampaikan kepada pihak-pihak yang kami tembuskan,” ujarnya usai menerima kedatangan gabungan organisasi mahasiswa di halaman DPRD Kota Metro, Rabu (13/4).
Dikatakannya, dalam DPRD terdapat berbagai macam fraksi, yang mana aspirasi tersebut akan disampaikan ke tingkat pusat melalui fraksi-fraksi tersebut.
“Kami akan menyampaikan kepada fraksi-fraksi yang ada di DPRD yang bisa menyampaikan kepada partainya di tingkat pusat. Karena kebijakan PPN, kebijakan BBM itu adalah kebijakan dari pemerintah pusat bukan kita yang ada daerah,” ungkapnya.
Tondi juga merespon positif terhadap gerakan mahasiswa yang dinilainya kondusif, tertib, dan lancar. Menurutnya, aksi ratusan mahasiswa tersebut dilakukan atas dasar keprihatinan mahasiswa dengan kondisi saat ini. Ini seperti naiknya harga BBM, minyak goreng dan naiknya tarif PPN.
“Semua yang disuarakan adalah kenyataan. Yang pertama kenaikan BBM, yang kedua kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan kelangkaan minyak goreng. Jadi kami selaku anggota DPRD merasa apa yang disampaikan mahasiswa adalah kenyataan yang ada di lapangan hari ini. Dan kami mendukung, kami merespon secara positif apa yang mereka sampaikan mahasiswa,” tukasnya.
Sementara, Ketua PC PMII Kota Metro, Amanda Wijaya menuturkan, tuntutan pertama yang harus segera direalisasikan pemerintah ialah menjamin ketersediaan stok BBM di Kota Metro. Lalu, terkait harga minyak goreng yang tinggi dan kenaikan PPN.
“Terkait kenaikan bahan pokok makanan yaitu minyak goreng yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terakhir kenaikan PPN, yang hari ini keluhan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, DPRD harus bertanggungjawab atas sikap yang telah disampaikan ke publik. Pihaknya memastikan akan terus mengawal kesepakatan yang telah ditandatangani oleh DPRD.
